KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN NEGARA DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN

DEPARTEMEN PERTHANAN RI NASKAH AKADEMIK 

RANCANGAN UNDANG UNDANG 

TENTANG

KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN NEGARA 

DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN 

Jakarta,   Maret 2003

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG UNDANG 

TENTANG 

KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN NEGARA 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1). Umum. 

       Dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keselamatan segenap bangsa Indonesia 

dibutuhkan sistem penyelenggaraan pertahanan negara yang memadai di kaitkan dengan 

prediksi persepsi ancaman yang dapat timbul setiap saat. Berdasarkan Undang Undang 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, disebutkan bahwa 

komponen kekuatan pertahanan negara terdiri dari : komponen utama, komponen cadangan 

dan komponen pendukung Untuk dapat terciptanya sistem pertahanan negara yang kuat dan 

tangguh, maka harus dilaksanakan pembentukan, pembinaan dan penggunaan ketiga 

komponen pertahanan negara tersebut dengan serasi, seimbang, adil dan merata serta 

professional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah secara bertahap dan berlanjut 

sesuai dengan kemampuan bangsa Indonesia.

Komponen Cadangan Pertahanan Negara disiapkan dan dibentuk guna memperbesar 

dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama serta senantiasa siap untuk 

sewaktu-waktu dapat dikerahkan/dimobilisasi apabila negara membutuhkan atau dinyatakan 

dalam keadaan darurat. Untuk hal tersebut, maka komponen cadangan harus disiapkan 

secara dini bertahap dan berlanjut dengan kekuatan dan kemampuan yang sesuai dengan 

kebutuhan kekuatan bagi komponen utama (TNI). Sampai saat ini bentuk ancaman militer 

terhadap pertahanan negara kita belum terlihat secara nyata, hal tersebut karena pengaruh 

era globalisasi, dimana ancaman suatu negara tidak mutlak dari bidang/aspek militer, namun 

telah berkembang juga dari bidang/aspek non militer lainnya.  

Maka untuk dapat menghasilkan penyelenggaraan sistem pertahanan negara yang 

efektif dan efisien, maka pembentukan komponen cadangan merupakan hal yang prioritas, 

karena disamping kebutuhan biayanya yang relatif kecil komponen cadangan dapat lebih 

mendayagunakan segenap sumber daya nasional juga memberikan kesempatan yang luas 

kepada seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan hak dan kewajibannya dalam upaya 

bela negara.

Dalam penyelenggaraan komponen cadangan personelnya yang diwajibkan tidak harus 

diberikan gaji/upah sepanjang tahun, tetapi hanya pada saat dalam dinas aktif, alat peralatan 

yang memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional 

tidak perlu dibeli/diakuisisi oleh negara tetapi cukup hanya dimanfaatkan sehingga biaya yang 

diperlukan relaif kecil bila dibanding dengan penyelenggaraan komponen utama, meskipun 

dalam penggunaan komponen cadangan dapat langsung memperkuat komponen utama dan 

bertindak sebagai kombatan.Dengan diberlakukannya UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, 

maka perlu penjabaran undang-undang pelaksanaannya lebih lanjut, termasuk salah satunya 

adalah undang undang tentang komponen cadangan pertahanan negara. Obyek dari 

pembentukan, pembinaan dan penggunaan komponen cadangan adalah semua warga 

negara, sumber daya alam  I buatan dan sarana prasarana nasional, maka hal tersebut perlu 

dibuat peraturan perundang-undangannya agar dapat mengikat dan dipertanggung jawabkan 

kepada publik serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara.  

2). Maksud dan Tujuan.  

c. Maksud penulisan naskah ini adalah menelaah dan menguraikan secara akademik 

Ilatar belakang dan materi yang akan dibuat dalam rancangan undang-undang 

komponen cadangan pertahanan negara.

d. Tujuan penulisan naskah ini adalah untuk dapatnya digunakan sebagai pedoman 

dan acuan dalam membuat rancangan undang-undang komponen cadangan 

pertahanan negara.

3). Ruang Lingkup dan Tata Urut.  

Ruang lingkup penulisan naskah ini terbatas pada latar belakang pemikiran dan 

tinjauan materi atas rancangan undang undang komponen cadangan pertahanan 

negara dengan tata urut sebagai berikut .

c. Pendahuluan.  

d. Latar Belakang Pemikiran.  

e. Pokok-Pokok Materi Yang perlu di Undangkan.  

f. Penutup. 

4). Dasar/Referensi.   

c. UUD R.I Tahun 1945 beserta amandemennya.  

d. Ketetapan MPR RI Nomor. TAP/IV/MPR/1999 tentang GBHN. 

e. UU R I Nomor.23 PRP Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya ( Lembaran Negara 

Tahun 1999 Nomor.139; Tambahan Lembaran Negara Nomor. 1908 ) 

f. UU R.I Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara 

Tahun 1999 Nomor. 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor .3839 ) 

g. UU R.I Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah. 

h. UU R.I. Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 5. Daftar pengertian.  

5). ( Periksa Lampiran ..A") 

BAB II 

LATAR BELAKANG PEMIKlRAN

6). Umum.

Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas, berbatasan dengan beberapa negara, 

berada pada posisi silang yang mempunyai nilai strategis. Untuk menjaga dan mempertahan- 

kan kedaulatan wilayah, bangsa dan negara atau mencegah pihak lain yang ingin me- 

manfaatkan wilayah negara Indonesia untuk kepentingannya, maka dibutuhkan suatu sistem 

penyelenggaraan pertahanan negara yang kuat dan tangguh. Salah satu upaya untuk 

mewuJudkannya adalah dengan menyiapkan dan membina komponen cadangan secara dini, 

bertahap dan berkesinambungan, sesuai dengan kebijakan dan kemampuan pemerintah, 

sehingga sewaktu waktu dibutuhkan dapat dikerahkan. Dalam menyiapkan dan membina 

komponen cadangan yang terdiri dari semua warga negara, sumber daya alam dan buatan 

serta sarana prasarana, tentunya diperlukan suatu undang-undang sebagai landasan/dasar 

hukumnya yang mengikat serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.  

7). Perundang undangan yang berkaitan dengan komponen cadangan pertahanan 

negara.

c. UUD 1945  

1) Pasal 11  

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan 

perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

2) Pasal 12  

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya 

keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.  

3) Pasal 15  

Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain -lain tanda kehormatan.

4) Pasal 31 ayat (1)  

Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.  

5) BAB XIV  

Pasal 33 ayat (2), dan ayat (3)  

(1) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara  

(2) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  

Emplementasi pasal pasal tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam RUU 

Komponen Cadangan.

b. AMANDEMEN PERTAMA UUD 1945 

a. Pasal 5 ayat  (1)  

Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat.  c. Pasal 20 ayat (1) , ayat (2) , dan ayat (4)  

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang.

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.  

(3) Presiden mengesahkan rancangan undang -undang yang telah 

disetujui bersama untuk menjadi undang-undang

c. AMANDEMEN KEDUA UUD 1945  

8).  BAB IX A Wilayah Negara  

Pasal 25 E

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara ke- pulauan 

yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya 

ditetapkan dengan undang-undang.

9) Pasal27 ayat (3)  

Setiap warga negara berhak berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 

pembelaan negara.

10) BAB XIII Pertahanan dan Keamanan Negara  

Pasal 30 ayat ( 1) , (2) , (3), (5)  

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan 

dan keamanan negara. 

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem 

pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia 

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan 

rakyat seba:gai kekuatan pendukung. 

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan 

Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, 

dan memelihara keutuhan dan . kedaulatan negara. 

(4) Syarat- syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan negara, 

diatur dengan undang -undang 

Pasal pasal ini sangat penting sebagai pedoman dalam pejabaran penyusunan RUU 

Komponen Cadangan.

d. TAP MPR RI Nomor : TAP / IV / MPR / 1999 tentang Garis garis Besar Haluan 

Negara.

BAB IV Arah Kebijakan  

1. Pertahanan dan Keamanan

2. Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta 

dengan Tentara Nasionallndonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai 

kekuatan utama didukung komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan 

keamanan negara dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang. serta mewujudkan kebersamaan Tentara 

Nasionallndonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan rakyat.  

Pasal ini sangat tepat didalam pejabaran RUUKomponen Cadangan dalam hal 

meningkatkan kesadaran Bela Negara.

e. Undang Undang Nomor. 23 PRP Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya ( Lembaran 

Negara Tahun 1999 Nomor.139 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor: 1908)

Pasal 1.

(1) PresidenlPanglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau 

sebagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan 

bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau 

keadaan perang, apabila .

1. Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah 

NKRI terancam oleh pembrontakan, kerusuhan .kerusuhan, atau akibat 

bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak I dapat diatasi oleh alat-alat 

perlengkapan secara biasa.

2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah 

NKRI dengan cara apapun.

3. Hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan keadaan 

khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat 

membahayakan negara.  

(2) Penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh PresidenlPanglima Tertinggi 

Angkatan Perang. I

Pasal ini merupakan tolok ukur penggunaan sumber daya manusia dalam rangka 

Negara dalam keadaan berbahaya  

Pasal ini merupakan tolok ukur penggunaan Sumber Daya Nasional dalam 

rangka mempertahankan Negara dalam keadaan bahaya.  

f. UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara 

Tahun 1999 Nomor: 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3839 )

Pasal 10 ayat ( 1 ), dan (2)  

(2) Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya 

dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.

(3) Kewenangan Daerah di wilayah laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal10, 

meliputi .

(a) pengaturan tata ruang.  

(b) bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.  Peraturan ini erat kaitannya dengan pembentukan komponen cadangan. mengingat sumber 

daya nasional tersebar diseluruh wilayah Indonesia, sehingga perlu kerja- sama dengan 

Pemerintahan Derah.

g. UU RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah.

1) Pasal 8 ayat ( 1 ), dan (2)  

(1) Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada Daerah 

tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan 

memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.  

(4) Kebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional

2) Pasal16 ayat (1 )  

(1) Untuk keperluan mendesak kepada Daerah tertentu diberikan Dana Darurat 

yang berasal dari APBN  

Pasal-pasal ini sangat penting dalam rangka penjabaran penggunaan dana untuk membantu 

pembentukan dan pembinaan Komponen Cadangan di wilayah-wilayah  

h. UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.  

1) Pasal7 ayat (2)  

(2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer 

menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama 

dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

2) Pasal 8 ayat (1 ), dan (3) I  

(1) ( 1) Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya 

alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional 

yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobili- sasi guna 

memperbesar dan memperkuat komponen utama.

(3) Komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana 

dimaksud dalam ayat ( 1) dan ayat (2), diatur dengan undang- 

undang.

3) Pasal9 ayat (1)  

(1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela 

negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahan- an 

negara.

4) Pasal13 ayat (1), dan (2)  

(1) Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan 

sistem pertahanan negara.

(2) Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1 ), Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, 

penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara.  

5) Pasal16 ayat (1 ), (2), (3), (5), (6), dan (7)  

(1) Menteri memimpin Departemen Pertahanan.  

(2) Menteri membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum 

pertahanan negara. 

(3) Menteri menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan 

negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden 

(5) Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara 

Nasionallndonesia dan komponen pertahanan lainnya .  

(6) Menteri menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, 

perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan 

teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara 

Nasionallndonesia dan komponen pertahanan lainnya.  

(7) Menteri bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi 

pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan 

strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan 

pertahanan .

6) Pasal 20  

(2) Segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya -manusia o 

sumber daya alam dan buatan , nilai-nilai , teknologi, dan dana dapat 

didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara 

yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

7) Pasal22 ayat (1 ), dan (2)  

(1) Wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan 

pertahanan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat dan 

peraturan perundang-undangan.

(2) Wilayah yang digunakan sebagai instalasi militer dan tempat latihan 

militer yang strategis dan permanen ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah . 

8) Pasal25 ayat (1)0 dan (2)  

(1) Pertahanan negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara.

(2) Pembiayaan pertahanan negara ditujukan untuk membangun, 

memeliharao mengembangkan, dan menggunakan TNI serta kekuatan 

komponen pertahanan negara lainnya 

Pasal pasal ini jelas mengamanatkan bahwa harus di susun RUU Komponen Cadangan 

sebagai dasar keikut sertaan seluruh Sumber Daya Nasional , yang sudah terseleksi dan disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memper- 

kuat komponen utama.

8 Peran Komponen Cadangan pertahanan negara.  

Dalam upaya mewujudkan sistem pertahanan negara yang kuat dan tangguho maka 

perlu dilaksanakan pembinaan komponen pertahanan sesuai dasar dan hakikat pertahanan 

negara meliputi .demokrasi, hak .asasi manusia, kesej.ahteraan umu.m, lingkungan hidup, 

hukum nasional, hukum Internaslonal serta prlnslp hldup berdamplngan secara damal. 

Komponen cadangan pertahanan negara meliputi warga negarao sumber daya nasional dan 

sarana prasarana baik milik pemerintah maupun perorangan. Oleh karena itu kebijaksanaan 

yang berkaitan dengan komponen cadangan merupakan kebijaksanaan publik serta harus 

memiliki legalitas hukum yang dapat mengikat dan dipertanggung jawabkan kepada publik 

dengan dibuatnya RUU komponen cadangan.  

Komponen cadangan merupakan salah satu komponen pertahanan riegara apabila 

dikerahkan dalam mobilisasi berstatus .kombatan. untuk memperbesar dan memperkuat 

komponen utama.

a. Memperbesar komponen utama pertahanaF1 legara yaitu menggandakan jumlah 

personil dan ataupun alut sista  I sarana prarana  I fasilitas komponen utama , 

pertahanan negara,

b. Memperkuat komponen utama pertahanan negara, yaitu meningkatkan 

kemampuan komponen utama pertahanan negara,

Untuk itu penyelenggaraanya harus disiapkan Secara dini mulai rekruitmen, pembinaan 

/pelatihan, penggunaan/pembinaan sampai pengakhiannya dengan baik, teratur, bertahap 

dan berkesinambungan, serta sesuai dengan kemanl:uan dan kekuatan yang diperlukan guna 

memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam rangka 

penugasan, Dewasa ini bentuk ancaman terliidap suatu negara tidak mutlak dari aspek 

militer, tetapi telah berkembang pada aspek lainnya, Hal tersebut karena pengaruh era 

globalisasi, kemajuan teknologi. transpotasi, komunikasi dan informasi, untuk itu penyiapan 

dan pembinaan secara dini terhadap komponen cadangan mutlak dan penting dilaksanakan 

oleh sebab itu perlu aturan yang jelas maka di susunlahl RUU Komponen Cadangan,  

9 Perlunya undang-undang tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara.  

Komponen cadangan memiliki arti dan nilai yang sangat penting. dikarenakan pada 

masa damai merupakan komponen kekuatan pertahillan negara dapat ditugaskan untuk 

mendukung operasi militer selain perang, maupun tugas-tugas kemanusiaan lainnya. pada 

masa darurat militer atau darurat perang ( melalu nobilisasi) dapat digunakan dalam operasi 

militer perang dengan status “kombatan”. 

Untuk itu peraturan dan perundang-undangan ten!illg komonen cadangan pertahanan negara 

harus tegas, jelas dan dapat mengikat seluruh komponen bangsa dalam menunaikan hak dan 

kewajibanya untuk pembelaan negara, dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat serta 

tidak bertentangan dengan hukum atau kebiasaan internasional,

Diperlukannya undang-undahg tentang komponen cadangan pertahanan negara, karena hal- 

hal sebagai berikut .

a. Sebagai dasar  I landasan dan pedoman penyelenggaraan pertahanan negara. 

khususnya pada komponen cadangan pertahillan negara.  b. Agar penyelenggaraan komponen cadangar pertahanan negara dapat terlaksana 

dengan baik. tertib, lancar. bertahap dan berlanjut. adil dan merata dengan 

kebijaksanaan terpusat dan terlaksana diseluruh wilayah NKRI sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

BAB III 

POKOK POKOK MATERI YANG PERLU Dl UNDANGKAN 

10 Umum. 

Untuk mewujudkan sistem pertahanan negara yang kuat dan tangguh, maka harus 

diselenggarakan pengelolaan pertahanan negara yang pelaksanaannya melalui tahap 

pembentukan, pembinaan dan penggunaan, serta pemisahan bagi seluruh komponen 

kekuatan pertahanan negara yang mencakup komponen utama, komponen cadangan dan  

komponen pendukung secara profesional, serasi, seimbang, adil dan merata yang 

dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut dengan kebijakan terpusat dan dilaksanakan 

diseluruh wilayah NKRI sesuai dengan kemampuan bangsa Indonesia.  

Komponen cadangan sebagai salah satu komponen kekuatan pertahanan negara 

yang harus disiapkan dalam rangka penyelenggaraan sistem pertahanan negara yang efektif 

dan efisien, pembentukan komponen cadangan merupakan salah satu upaya penting dalam 

mewujudkan kekuatan komponen pertahanan neagara.  

Dengan diundangkan dan diberlakukannya UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

pertahanan negara, perlu segera disusun undang-undang pelaksanaan yang diamanatkan, 

salah satunya adalah undang undang tentang komponen cadangan pertahanan negara.  

Undang-undang komponen cadangan pertahanan negara yang disusun aturan 

Hukumnya harus jelas, tegas dan tepat yang delengkapi dengan peraturan-peraturan 

pelaksanaannya agar dapat langsung digunakan tanpa menimbulkan keraguan bagi 

pelaksana di lapangan

Undang-undang komponen pertahanan negara hanya akan mengatur pokok -pokok 

permasalahan secara garis besar, agar piranti lunak pelaksanaannya mampu menyesuaikan 

dengan dinamika dalam masyarakat global yang berkembang cepat dan sulit diprediksikan.  

Untuk hal-hal teknis dapat diwadahi pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

lebih rendah sehingga mudah diadakan perubahan apabila terjadi perubahan situasi dan 

kondisi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

11 Tinjauan Materi.

Materi yang perlu dituangkan dalam RUU Komponen Cadangan adalah sebagai 

berikut.

a. Umum  Berdasarkan amanat Undang-Undang RI Nomor .3 tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara, maka pokok-pokok materi RUU Komponen Cadangan 

Pertahanan Negara, berisikan materi yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pengelolaan, komponen cadangan pertahanan negara melalui usaha membangun 

dan membina, kemampuan dan kekuatan, agar senanatiasa siap untuk digunakan 

untuk memperbesar dan memperkuat kemampuan dan kekuatan komponen utama 

baik dalam rangka operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.  

b. Judul RUU  

Judul RUU adalah RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara

c. Pembukaan RUU  

Pembukaan RUU memuat :

1) Pertimbangan dan alasan -alasan dikeluarkannya RUU Komponen 

Cadangan Pertahanan Negara, adalah sebagai jabaran dari amanat Undang 

Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

2) Landasan Hukum pembentukan RUU Komponen Cadangan Pertahanan 

Negara mellputl :

Pasal -pasal UUD tahun 1945, dan amandemennya; 

Ketetapan MPR RI Nomor. TAP/IV/MPR/1999 tentang GBHN;

UU RI Nomor 23 PRP tahun 1959 tentang keadaan bahaya;  

UU RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

UU RI Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah, dan

UU RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

d. Batang Tubuh RUU  

1) Ketentuan Umum Untuk memberikan pengertian yang sama terhadap 

peristilahan dalam kaitannya dengan kepentingan komponen cadangan 

pertahanan negara, perlu dicantumkan antara lain tentang 

definisi/pengertian pertahanan negara, komponen kekuatan pertahanan 

negara (komponen utama, komponen cadangan, dan komponen 

pendukung), kombatan, dan non kombatan, mobilisasi dan demobilisasi, 

keadaan damai, darurat sipil, darurat militer, darurat perang dlsb, yang 

dianggap relevan dan perlu untuk dicantumkan.

2) Hakekat, Dasar, Tugas dan Fungsi  

- Hakekat  

Hakekat pembentukan komponen cadangan pertahanan negara, yang 

terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, 

sarana dan prasarana nasional, yang telah dibina, disiapkan untuk melalui mobilisasi dapat dikerahkan guna memperbesar dan memperkuat 

ke- mampuan dan kekuatan komponen utama, untuk menjaga dan 

melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala 

bentuk ancaman

- Dasar 

Dalam usaha pembelaan negara, tiap-tiap warga negara berhak dan 

wajib ikut serta yang diatur dalam undang-undang, berdasarkan sikap 

dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- 

undang Dasar RI tahun 1945.

- Tugas  

Tugas Komponen Cadangan Pertahanan Negara, adalah menjaga 

kesiapan agar senantiasa siap dikerahkan dalam upaya pembelaan 

negara dengan melalui pelatihan dasar kemiliteran, dan pembinaan; 

pelatihan lanjutan baik perorangan maupun satuan untuk memperbesar, 

dan memperkuat kemampuan dan kekuatan komponen utama baik dalam 

rangka pelaksanaaan operasi militer melalui mobilisasi perang maupun 

operasi militer bukan perang tanpa mobilisasi.

- Fungsi  

Perwujudan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara 

Pelaksanaan atas kecintaan pada tanah air bangsa dan negara.

Emplementasi atas moral, etika dan sabagai gambaran rasa tanggung 

jawab dan disiplin warga negara.  

Partisipasi segenap komponen masyarakat bangsa secara total, terpadu, 

terarah dan berlanjut untuk mempertahankan tegaknya kedaulatan 

negara dan utuhnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Keikutsertaan masyarakat bangsa dalam menyelenggarakan 

keselamatan segenap bangsa Indoensia dari segala ancaman.

3) Susunan , Kewenangan , Unsur dan Sifat I Status

Penggunaan komponen cadangan dalam pelaksanaan mobilisasi, akan bersama-sama 

dengan komponen utama pertahanan negara, sehingga dapat diharapkan keberadaan 

kekuatan dan kemampuan komponen cadangan akan seimbang dan setaraf pada operasi 

gabungan maupun secara mandiri, yang dilaksanakan oleh komponen utama. Untuk hal 

tersebut, maka susunan, bentuk, macam dan sifat.status komponen cadangan adalah .  

a) Susunan KomponenCadangan.  

Susunan/struktur organisasi komponen cadangan disesuaikan dengan struktur 

organisasi yang berlaku pada komponen utama, dalam rangka memudahkan dalam 

penugasan operasional.

b) Kewenangan ( Pembinaan dan Administrasi )  

- Tingkat Pusat    : Departemen Pertahanan  

- Tingkat Daerah : Kanwil/PTF Dephan di daerah. Kewenangan ( Pembinaan 

Teknis )  - Tingkat Pusat   : Departemen Pertahanan bekerjasama dengan TNI Tingkat 

-  Daerah            : Kanwil/PTF Dephan bekerjasama dengan unsur-unsur TNI di 

daerah.

c) Kewenangan ( Penggunaan kekuatan ).  

Dalam Keadaan dan situasi, kondisi apapun penggunaan hanya ole~ Panglima 

TNI meskipun kewenangan ini dapat didelegasikan kepada pejabat tertentu 

berdasarkan peraturan yang berlaku. 

d) Unsur yang dibentuk menjadi komponen cadangan :  

- Sumber Daya Manusia (warga negara)  

- Sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional 

termasuk awak dan atau yang mengawaki sebagai alat peralatan maupun 

alat utama sistem senjata.

e) Sifat, Status : 

- Keanggotaan dalam komponen cadangan pada dasarnya bersifat wajib bagi 

segenap sumber daya nasional yang berdasarkan kriteria tertentu diwajibkan 

atasnya menjadi komponen cadangan sesuai perturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

- Keanggotaan komponen cadangan dapat dimungkinkan bersifat sukarela 

bagi sumber daya nasional yang telah menunaikan wajib bhaktinya dan secara 

sukarela ingin memperpanjang keikutserta- annya dalam komponen cadangan 

pertahanan negara dengan memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan 

peraturan perundang- undangan yang berlaku.  

4) Proses pengelolaan komponen cadangan pertahanan negara  

n) Rekruitmen. Dilaksanakan oleh Dephan ( dengan melibatkan Mabes TNI, 

Angkatan, departemen, LPND, instansi terkait baik pemerintah maupun badan 

swasta termasuk perorangan yang terkait baik ditingkat pusat maupun ditingkat 

daerah) berdasarkan data sumber daya nasional yang ada dan pelaksanaannya 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku  

o) Pemanggilan. Pemanggilan personil yang memenuhi syarat dan penetapan 

sumber daya nasional lainnya termasuk awak dan atau yang mengawakinya 

untuk menjadi anggota komponen cadangan, pelaksanaan pemanggilan 

dilakukan di daerah oleh Kanwil/PTF Dephan didukung unsur-unsur TNI dan 

seluruh instansi maupun , badan dan perorangan sebagai pihak yang terkait.  

p) Seleksi. 8agi personil maupun sumber daya nasional lainnya termasuk awak dan 

yang mengawaki setelah dipanggil wajib mengikuti seleksi dengan kriteria 

kelayakan sesuai peraturan yang berlaku, Pelaksanaannya dilakukan oleh tim 

komisi baik pada tingkat pusat maupun di tingkat daerah.q) Pelatihan Dasar Kemiliteran.  

Penanggung jawab utama pelatihan dasar kemiliteran serta alpal yang di 

gunakan oleh komponen cadangan adalah Departemen Pertahanan untuk 

pelaksanaan di daerah dilakukan oleh Kanwil/PTF Dephan.  

Penanggung jawab masalah teknis dan mutu pelatihan adalah TNI, didukung 

Mabes Angkatan yang pada pelaksa~aan di daerah dilimpahkan kepada unsur- 

unsur TNI, satuan-satuan angkatan dl daerah. 

r) Pengangkatan dan penetapan. 

 Warga negara termasuk awak dan atau yang mengawaki sumber daya nasional 

lainnya yang telah melaksanakan/mengikuti pendidikan dasar kemiliteran secara 

wajib. yang telah memenuhi syarat dapat diangkat dan ditetapkan sebagai 

anggota Komponen Cadangan, dengan megucapkan sumpah sebagal komponen 

cadangan sesuai ketentuan yang berlaku. Personel dan sumber daya nasional 

lainnya yang telah diangkat sebag komponen cadangan disusun dalam satuansatuan komponen cadangan sebagai cadangan siap dan cadangan potensial.

s) Pembinaan.  

- Pembinaan kemampuan dan kekuatan komponen cadangan baik 

administrasi. sarana dan prasarana maupun pelatihan secara perorangan 

maupun secara satuan merupakan tanggung jawab Departemen Pertahanan 

dibantu Kanwil/PTF Dephan di daerah.  

- Pelatihan dalam rangka pembinaan dilaksanakan bagi perorangan, satuan, 

matra maupun bersama-sama komponen pertahanan negara lainnya secara 

administrasi menjadi tanggung jawab Departemen Pertahanan tetapi secara 

teknis menjadi tanggung jawab TNI. Pada pelaksanaan di daerah Departemen 

Pertahanan diwakili oleh Kanwil/PTF Dephan, sedang TNI diwakili oleh unsur TNI 

dan Angkatan di daerah (dalam kaitan latihan yang berkenaan dengan matra).  

- Latihan dilaksanakan secara periodik, bertingkat dan berlanjut baik pada 

tingkat daerah maupun tingkat pusat.

t) Hak dan Kewajiban  

- Hak :  

Personel komponen cadangan berhak mendapatkan rawatan dinas dari negara 

sesuai ketentuan yang berlaku.  

sumber daya nasional lainnya/bukan sumber daya manusia dalam 

keikutsertaannya sebagai komponern cadangan pertahanan negara berhak 

mendapat pemeliharaan dan perbaikan dinas dari negara sesuai ketentuan yang 

berlaku.

- Kewajiban .  

Melaksanakan kewajiban mengikuti pembinaan, pelatihan dan penugasan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

u) Penggunaan.  

- Melaksanakan operasi militer perang dengan penugasan secara mandiri 

ataupun bersama-sama komponen pertahanan negara lainnya.  - Melaksanakan tugas operasi militer selain perang dengan penugasan mandiri 

ataupun bersama komponen pertahanan negara lainnya sesuai ketentuan 

yang berlaku.  

- Penggunaan kekuatan komponen cadangan pertahanan negara hanya dapat 

dilakukan oleh Panglima TNI atau pejabat yang berwenang sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

v) Pengakhiran.  

Anggota komponen cadangan dapat mengakhiri masa dinas sebagai komponen 

cadangan dengan kriteria sebagai berikut :

- Sesuai peraturan yang berlaku setelah mengakhiri masa bhakti wajibnya 

dapat mengakhiri masa dinas sebagai anggota komponen cadangan.

- Akibat sesuatu hal yang bersangkutan secara hukum tidak dapat melanjutkan 

sebagai anggota komponen cadangan. 

- Pengakhiran keanggotaan dalam komponen cadangan dapat dengan hormat 

dan oleh sesuatu sebab dapat mengakhiri dengan tidak hormat 

w) Pengawasan.  

Dilaksanakan pengawasan secara bertingkat dan berlanjut atas seluruh pe- 

nyelenggaraan pengelolaan komponen cadangan  

x) Sanksi.  

Setiap anggota komponen cadangan ataupun warga negara lainnya yang tidak 

melaksanakan dan afau melanggar kewajibannya sebagai komponen cadangan 

atau sebagai warga negara dikenakan saksi sesuai ketentuan yang berlaku, baik 

secara perorangan maupun secara institusi termasuk pemerintah maupun 

swasta.  

I) Anggaran.  

Anggaran untuk penyelenggaraan komponen cadangan, didukung oleh APBN, 

APBD dan Anggaran Instansi termasuk BUMN dan BUMD serta anggaran badan 

swasta maupun perorangan.  

y) Ketentuan Lain -Lain  

Komponen cadangan disusun dalam satuan yang setara dengan satuan 

komponen utama dan kepada personelnya diberikan tanda-tanda tingkat atau 

kepangkatan yang setara atau sama dengan yang berlaku bagi prajurit TNI.  

- Satuan dan Kepangkatan ini guna memudahkan dalam penugasannya 

pada saat dinyatakan mobilisasi, karena komponen cadangan pertahanan negara 

dapat langsung memperbesar dan memperkuat kemampuan dan kekuatan 

komponen utama dan baginya akan bertindak selaku kombatan.  

- Komponen cadangan yang dalam dinas aktif dan pada saat penugasan " 

berlaku ketentuan hukum militer sebagaiman berlaku bagi anggota TNI, namun ~ 

pada saat tidak dinas aktif dan tidak dalam pengerahan atau penggunaan 

ikekuatan baginya berlaku hukum pidana umum.  - Setiap pengerahan personel/alutista/materiel baik untuk latihan maupun 

rpenugasan menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku ,  

n) Ketentuan Penutup  

- Hal yang perlu dimasukkan dalam ketentuan penutup adalah ketentuan 

tentang tidak berlakunya semua peraturan perundang-undangan yang 

bertentangan dengan undang-undang ini, serta tanggal undang-undang ini 

diundangkan atau mulai di berlakukan.

BAB IV 

PENUTUP

Demikian naskah akademik tentang komponen cadangan pertahanan negara 

disusun agar dapat digunakan sebagai dasar, bahan acuan, pedoman dalam 

penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Komponen Cadangan 

Pertahanan Negara.

Jakarta, Februari 2003